Perguruan Tinggi Harus Menjadi Media Pembebasan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO / Kompas Images
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jogja berunjuk rasa di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tempat digelarnya pertemuan Forum Rektor Indonesia (FRI), Selasa (5/8). Mereka menolak segala bentuk kampanye yang dilakukan partai politik di dalam kampus.

Rabu, 6 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Hal itu ditekankan mengingat saat ini mayoritas perguruan tinggi cenderung berorientasi pada pencapaian gelar dan ijazah. Akibatnya, pengangguran terdidik dari perguruan tinggi meningkat.

Demikian salah satu kesepakatan dalam ”Konvensi Kampus V dan Temu Tahunan XI Forum Rektor Indonesia (FRI)” yang digelar 4-5 Agustus di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal lain yang juga ditekankan adalah iklim pendidikan di kampus sepatutnya bisa melahirkan insan pendidikan yang mampu melihat persoalan bangsa, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.

Terkait penekanan itu, Ketua Yayasan Sumber Daya Manusia yang menaungi FRI, Wibisono Hardjopranoto, mengungkapkan, dua tahun lalu FRI berhasil menghentikan kasus jual gelar oleh Institut Manajemen Global Indonesia. ”Masyarakat harus mulai dibawa untuk mencari proses pembelajaran yang benar,” kata Wibisono mengingatkan, pada jumpa pers yang dihadiri Ketua FRI 2008-2009, Edy Suandi Hamid, serta Ketua FRI periode sebelumnya, Djoko Santosa, Selasa (5/8).

Selain menggelar serah terima jabatan ketua FRI dari Djoko kepada Edy, pertemuan FRI itu juga memilih Rektor Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Khairil Effendi sebagai Ketua FRI periode 2009-2010.

Beri pandangan

Edy berpendapat, ke depan perguruan tinggi akan menghadapi persoalan yang makin banyak. Meski demikian, perguruan tinggi harus tetap berperan serta meningkatkan derajat bangsa. ”Perguruan tinggi jangan hanya menjadi komentator dan kritikus, tetapi harus memberi pandangan ke depan dalam mengatasi persoalan,” katanya.

FRI bertekad akan terlibat dalam pemantauan Pemilu 2009. Peran politik, kata Edy, tidak selalu diwujudkan dalam bentuk praksis, tetapi bisa melalui konstruksi dan kontribusi pemikiran yang memberikan visi bagi bangsa. ”Kami berusaha memenuhi harapan dari berbagai kalangan untuk terus memantau pemilu. FRI dinilai netral dan independen,” ujarnya. (WKM)

Sumber:cetak.Kompas.com

Tinggalkan Balasan